Warga menganggap BPWS tidak mampu mengemban tugasnya, yakni percepatan dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Madura pasca peresmian Jembatan Suramadu dua tahun yang lalu. Warga pun mempertanyakan kinerja institusi yang dibentuk pemerintah pusat pada tahun 2008 tersebut.
Salah satu yang disorot adalah kegagalan BPWS melakukan pembebasan lahan seluas 600 hektar untuk keperluan rest area Suramadu. Hal ini terjadi karena BPWS menurut warga tidak bisa melakukan pendekatan secara arif dan bijak pada masyarakat setempat pemilik tanah.
Padahal, masyarakat Madura sangat berharap keberadaan suramadu nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Madura secara umum. Maka dengan segala kegagalan tersebut, warga pun menuntut pembubaran BPWS.
Humas BPWS, Faishal Yasir yang menemui massa, sempat terlibat adu mulut dengan perwakilan warga. Meski berupaya menampung aspirasi warga, namun Faishal Yasir membantah tudingan warga tersebut. Menurutnya, pihak bpws telah melakukan berbagai upaya merangkul warga dan tokoh masyarakat termasuk empat pemerintah kabupaten yang ada di Madura untuk bersama-sama membangun Madura.
Akibat adanya demo di jalur Suramadu ini, polisi harus bekerja keras agar arus lalu lintas yang menuju Jembatan Suramadu dan sebaliknya tidak terjadi kemacetan. (Mad Topek)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar